Aceh Barat, 11 Agustus 2025 — Suara protes menggema di Aceh Barat. Spanduk besar bertuliskan: “PT Magellanic Garuda Kencana, kapal penggeruk emas bertambah di sungai strategis nasional, Polda Aceh diam? Polda Aceh jangan tutupi agenda ke PT MGK – DPRK harus desak operasi dihentikan” terbentang di depan DPRK Aceh Barat dan simpang RSUD Cut Nyak Dhien.

Aksi ini menuntut aparat dan pemerintah segera bertindak terhadap aktivitas tambang emas PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) yang beroperasi di aliran sungai strategis nasional. Alih-alih berhenti, jumlah kapal penggeruk emas justru bertambah, meski perusahaan telah menerima surat peringatan terakhir dari Pemerintah Aceh pada 31 Januari 2023—yang sampai kini tak pernah ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

Ketua Yayasan Wahana Generasi Aceh (Wangsa), Jhony Howord, menyebut aksi ini bagian dari kontrol sosial agar hukum tak mandul di hadapan perusahaan tambang.

“Kapolda Aceh adalah putra kelahiran Aceh. Kita ingin melihat sebesar apa rasa memiliki dan rasa keadilannya untuk bumoe Aceh ini,” ujarnya.

Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU), Putra Rahmat, yang ikut dalam aksi itu, mendesak Pemerintah Aceh segera mengeksekusi surat peringatan terakhir. “Waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup. Kerusakan ekologis makin jelas, dan daerah terus dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, pada 25 Juni 2025, tim Polda Aceh mendatangi lokasi PT MGK. Informasi yang dihimpun Wangsa dari sejumlah sumber menyebutkan kunjungan itu berkaitan dengan pengecekan lapangan pasca-viral pemberitaan tambang tersebut. Namun, hingga 11 Agustus 2025, tak ada penyelidikan atau penyidikan yang diumumkan ke publik.

Jhony menambahkan, diamnya aparat dan pemerintah terhadap ekspansi tambang PT MGK adalah cermin buruk tata kelola sumber daya alam di Aceh. “Ketika operasi di wilayah strategis nasional dibiarkan tanpa pengawasan, yang terancam bukan hanya lingkungan, tapi juga kepercayaan publik pada negara,” tegas Jhony Howord.