Meulaboh, Aceh Barat – Yayasan Wahana Generasi Aceh (Wangsa) menggelar forum diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk membahas kontroversi aktivitas pertambangan emas oleh PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025 itu diwarnai pandangan kritis dari berbagai peserta, namun berlangsung secara kondusif.
Diskusi tersebut digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran publik mengenai dampak lingkungan, sosial, dan dugaan pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh perusahaan yang telah lama beroperasi di kawasan itu.
Ketua Umum Wangsa, Jhony Howord, menyatakan bahwa FGD ini merupakan langkah awal untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan masukan langsung dari berbagai pemangku kepentingan.
“Tujuan utama forum ini adalah menggali informasi dan aspirasi secara langsung, agar rekomendasi yang kami keluarkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” kata Jhony.
Dihadiri Berbagai Elemen Strategis
FGD ini dihadiri oleh perwakilan lintas sektor. Dari unsur legislatif hadir Ahmad Yani, anggota DPRK Aceh Barat dari daerah terdampak. Dari kalangan akademisi, hadir Azhari dari Universitas Teuku Umar yang juga merupakan Ketua Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA). Muhammad Nur, Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), turut menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap praktik investasi yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.
Lembaga mahasiswa juga aktif berpartisipasi, antara lain Presiden Mahasiswa UTU Putra Rahmat, Ketua DPM UTU Arie Gucci, Vazil Ketua DEMA STAIN TDM, Ketua HIMMA UTU Fernandi, Ketua BEM AKN Tunnani, dan Ketua BEM Ekonomi UTU Sahirman.
Dari unsur pemerintah daerah, perwakilan yang hadir meliputi Dede dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Aharis dari DPMPTSP, perwakilan Dinas Transnaker bidang ketenagakerjaan, serta Kharisma dari Kantor Imigrasi Meulaboh. Pihak perusahaan PT MGK turut menghadiri forum ini, bersama elemen masyarakat sipil seperti Forum Kota Meulaboh (Forkot) dan Forum Masyarakat Aceh Barat (Format).
Langkah Lanjut Wangsa: Audiensi dan Rekomendasi
Jhony menyebut bahwa FGD ini bukan satu-satunya forum yang digelar. Wangsa berencana melanjutkan proses dengan melakukan audiensi mendalam kepada pihak-pihak terkait yang belum sempat menyampaikan pandangan secara komprehensif.
“Diskusi hari ini belum cukup untuk menuntaskan semua isu yang ada. Kami akan merampungkan rangkaian audiensi, lalu menyusun laporan akhir dan rekomendasi resmi yang akan dirilis dalam sepuluh hari ke depan,” jelasnya.
Tekanan Terhadap Tata Kelola Tambang
Meskipun detail pembahasan forum belum dirilis, diskusi ini menandai menguatnya desakan publik terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor pertambangan di Aceh Barat. Kritik terus mengemuka mengenai rendahnya kontribusi sosial dari industri tambang terhadap masyarakat lokal, berbanding terbalik dengan besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Wangsa menegaskan komitmennya untuk menjadi fasilitator dialog kritis yang inklusif dan berbasis pada data. Laporan rekomendasi resmi dijadwalkan akan dipublikasikan kepada publik dan otoritas terkait pada awal Juni 2025.
