Kabar WANGSA

Siaran Pers • 20 November 2026

Putusan PTUN Tegaskan Penunjukan PT MPM Cacat Prosedur, WANGSA Tuntut Rp3,16 Miliar Hak Daerah Dikembalikan

Penulis: Divisi Riset & Kebijakan
Putusan PTUN Tegaskan Penunjukan PT MPM Cacat Prosedur, WANGSA Tuntut Rp3,16 Miliar Hak Daerah Dikembalikan

Jhony Howord, Ketua Wahana Generasi Aceh (WANGSA)

Meulaboh, 20 November 2026 – Wahana Generasi Aceh (WANGSA) menyambut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 14/G/2026/PTUN.BNA yang diucapkan pada 17 November 2026. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak seluruh gugatan PT Mitra Pelabuhan Mandiri (MPM) terhadap Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 465 Tahun 2026 yang mencabut penunjukan MPM sebagai pengelola Pelabuhan Umum Jetty Meulaboh.

Bagi WANGSA, putusan ini bukan akhir persoalan, melainkan awal pemulihan hak daerah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai penunjukan langsung PT MPM oleh Pj Bupati Aceh Barat pada 2023 cacat prosedur. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020 hanya membolehkan penunjukan langsung untuk BUMN atau BUMD, sedangkan badan usaha swasta wajib melalui tender. Majelis hakim juga mencatat bahwa MPM patut mengetahui sejak awal bahwa penunjukan langsung itu tidak sesuai ketentuan, karena direksi MPM hadir dalam rapat 2 Agustus 2023 yang menyimpulkan pengelola harus dipilih melalui tender.

"Pengelolaan pelabuhan selama ini berdiri di atas penunjukan yang cacat prosedur, dan menurut pertimbangan hakim, pengelolanya patut mengetahui hal itu sejak awal. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menikmati hasil dari aset daerah di atas keputusan yang cacat, sementara daerah hanya menerima sebagian kecil," tegas Jhony Howord, Ketua Wahana Generasi Aceh (WANGSA).

Hak Daerah yang Hilang

Majelis hakim mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Menurut BPK, daerah seharusnya menerima Rp3.769.503.046,72 dari kerja sama pemanfaatan pelabuhan tersebut, tetapi setoran yang diterima hanya Rp613.412.121. Akibatnya, daerah kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan paling sedikit Rp3.156.090.925,72.

Majelis hakim juga mencatat bahwa tarif jasa tambat yang ditetapkan sendiri oleh pengelola jauh melampaui tarif acuan dalam kajian pemerintah daerah. Padahal, saat rapat dengar pendapat di DPRK Aceh Barat pada Agustus 2023, pengelola memaparkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp24,75 miliar per tahun.

"Ada miliaran rupiah hak rakyat Aceh Barat yang seharusnya masuk ke kas daerah untuk pembangunan: jalan, sekolah, layanan kesehatan. Uang itu harus kembali," ujar Jhony Howord.

Tuntutan WANGSA

Atas dasar itu, Wahana Generasi Aceh (WANGSA) menuntut:

  1. Bupati Aceh Barat segera menetapkan dan menagih hak daerah atas pemanfaatan Pelabuhan Jetty Meulaboh periode 2023–2026, paling sedikit Rp3.156.090.925,72 sesuai temuan BPK, sebagai kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004.
  2. Bupati Aceh Barat meminta BPK atau BPKP melakukan audit investigatif atas seluruh pendapatan dan keuntungan dari pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh sejak 2023. Seluruh keuntungan tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah. Jika ada modal yang benar-benar terbukti dikeluarkan pengelola, cukup diperhitungkan dan dipotong dari keuntungan tersebut.
  3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak membayar ganti rugi investasi maupun mengembalikan setoran yang telah masuk ke kas daerah kepada pengelola lama, karena pengelola patut mengetahui sejak awal bahwa penunjukannya tidak sah secara prosedur.
  4. Bupati Aceh Barat memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menempuh jalur hukum apabila hak daerah tidak dibayarkan.
  5. DPRK Aceh Barat mengawal penagihan ini melalui rapat dengar pendapat dan menggunakan hak pengawasannya apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti.
  6. Kejaksaan Negeri Aceh Barat menelaah dugaan adanya permufakatan di balik penunjukan langsung tersebut. Pertimbangan hakim bahwa pengelola patut mengetahui penunjukan itu melanggar aturan namun tetap menerimanya menimbulkan pertanyaan serius yang perlu dijawab aparat penegak hukum.

WANGSA juga mendesak pemerintah daerah melaksanakan tender terbuka dan transparan dalam memilih pengelola pelabuhan berikutnya, agar aset daerah benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh Barat.

WANGSA akan terus mengawal isu ini, termasuk dengan mengajukan permohonan informasi publik atas dokumen kerja sama, hasil penilaian aset, dan rincian setoran pengelola.

Narahubung: Jhony Howord – Ketua Wahana Generasi Aceh (WANGSA)


Bagikan kabar ini: